DataSumut.com – Medan
Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Kota Medan memiliki APBD dengan nilai yang terbilang cukup besar. Sementara, Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan mewajibkan Pemko Medan untuk mengalokasikan minimal 10 persen dari nilai total APBD untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Medan.
Diharapkan dengan nilai alokasi 10 persen tersebut, angka kemiskinan di Kota Medan dapat terus menurun dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Medan dapat semakin baik.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 di Jalan Karya Dame Simpang Jalan Dairi, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (22/11/2026).
“Perda ini menegaskan bahwa minimal 10 persen total APBD itu harus digunakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Walaupun tentu alokasinya tidak melulu soal bantuan tunai, tetapi melalui program-program lain yang bersifat membangun perekonomian masyarakat dalam jangka panjang,” ucap Robi Barus dihadapan seluruh masyarakat yang hadir.
Dikatakan Robi Barus pada kegiatan yang dihadiri Kasi Kessos Kecamatan Medan Barat, Siti Fatimah, Lurah Sei Agul, Ade Kurniawan, dan Koordinator PKH Medan Barat, Manda tersebut, saat ini banyak masyarakat yang terdampak dengan situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Situasi geopolitik yang saat ini tidak baik-baik saja juga sangat berimbas pada kondisi masyarakat.
“Kita tahu saat ini ada banyak masalah soal kemiskinan, termasuk masalah desil. Bahkan saat ini, DPR RI tengah berkomunikasi dengan BPS terkait pendataan agar masalah desil ini bisa mendapatkan solusi yang tepat,” ujarnya.
Robi Barus menerangkan, saat ini Pemko Medan telah berupaya menekan angka kemiskinan. Dari sisi kesehatan, Pemko Medan telah menerapkan program Universal Healt Coverage (UHC). Dari sisi pendidikan, Pemko Medan juga telah menerapkan program bantuan pendidikan mulai dari peralatan sekolah hingga tebus ijazah.
“Dari sisi bantuan sosial, Pemko Medan juga telah menyiapkan bantuan berupa PKH Medan Makmur yang khusus ditujukan kepada masyarakat lansia dan penyandang disabilitas,” katanya.
Pada kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan keluhannya terkait masalah pendistribusian bantuan sosial dan status desil. Masyrakat berharap, situasi ekonomi masyarakat yang sebenarnya dapat sesuai dengan status desil yang muncul di sistem Perlinsos.
Terkait aspirasi masyarakat, Robi Barus menegaskan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi secara langsung kepada Dinas Sosial Kota Medan dan perangkat kecamatan serta kelurahan.
(DSc-01)

More Stories
Dr H Muslim: Warga Kota Medan Harus Perkuat Persaudaraan
Waspada Potensi Cuaca Ekstrem, Dr Dimas: Perkuat Persatuan, Tumbuhkan Rasa Peduli
Robi Barus : Keadilan Sosial Dimulai dari Keluarga