DataSumut.com – Medan
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Medan memberikan apresiasi atas kinerja yang dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman di 100 hari masa kerjanya, pada Sabtu (5/6/2021) lalu.
Sebab meskipun baru berjalan 100 hari, namun lembaga legislatif tersebut menilai jika Bobby Nasution telah banyak melakukan gebrakan demi gebrakan untuk membenahi Kota Medan dari berbagai aspek.
Kepada wartawan, Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus mengatakan, Bobby Nasution mampu membuat gebrakan dengan melakukan tindakan-tindakan tegas berupa pencopotan kepada oknum-oknum pemerintahan di lingkungan Pemko Medan yang melakukan pungutan liar (pungli).
Apalagi diketahui, pemberantasan pungli di Kota Medan memang menjadi salah satu janji kampanye Bobby Nasution saat Pilkada tahun 2020 lalu.
“Terbukti dari dicopotnya oknum Lurah dan Kepling yang kedapatan melakukan pungli kepada masyarakat. Itu tindakan tegas yang betul-betul kami apresiasi, Kota Medan memang butuh sosok tegas seperti itu,” ucap Robi Barus, Minggu (6/6/2021).
Fraksi PDIP juga memberikan apresiasi kepada Bobby Nasution yang mencopot Kepala Dinas Kesehatan Edwin Effendy karena dinilai tidak sigap dalam menekan dan mengatasi penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Hal itu dinilai sangat wajar, mengingat penanganan Covid-19 masuk ke dalam 1 dari 5 prioritas kerja Pemko Medan saat ini.
“Walaupun sempat diprotes karena keputusannya itu, tapi Bobby tidak bergeming, dia tetap pada keputusannya dan tidak bisa di intervensi. Memang begitu lah seharusnya pemimpin, jangan sampai bisa di intervensi agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan maksimal,” ujarnya.
Sekretaris DPC PDIP Kota Medan itu juga menilai, Bobby bukanlah sosok Wali Kota Medan yang lambat dalam menyikapi setiap keluhan yang masuk. Sebaliknya, setiap keluhan ataupun kejadian yang menimpa masyarakat, ditanggapi dengan cepat dan dicarikan solusinya.
Misalnya terkait masalah banjir, Bobby Nasution terlihat tidak segan untuk langsung turun ke lokasi, bahkan pada malam hari untuk mencari tahu dimana sumber masalahnya.
“Lalu hanya dalam 100 hari, sudah ada koordinasi yang betul-betul intens antara Pemko (Medan) dengan BWS soal normalisasi sungai dan soal fungsi kanal. Bahkan yang kita tahu, dari hasil koordinasi mereka, Bobby Nasution mengejar target agar normalisasi sungai dan masalah kanal dikerjakan tahun ini juga. Kita memang butuh gebrakan berupa gerak cepat seperti ini,” kata Anggota Komisi I DPRD Medan tersebut.
Diterangkan Robi, Fraksi PDIP DPRD Medan juga menilai baik langkah nyata Bobby Nasution yang perlahan mulai memperbaiki sistem birokrasi di lingkungan Pemko Medan. Mengingat, perbaikan sistem birokrasi juga merupakan salah satu janji kampanye Bobby Nasution saat Pilkada lalu.
Salah satunya, Pemko Medan telah merubah sistem kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan yang tidak lagi melewati dua OPD dilingkungan Pemko Medan, yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) atau Dinas Perizinan.
“Dulu kalau mau mengurus IMB, masyarakat banyak mengeluh, katanya repot, sebentar harus ke Perkim (PKPPR), sebentar harus ke Dinas Perizinan. Sekarang masyarakat cukup berurusan dengan 1 OPD saja, yaitu Dinas Perizinan. Selama ini masyarakat memang sangat mengharapkan adanya pemangkasan sistem birokrasi yang merepotkan,” terangnya.
Berharap Program Pembangunan Skala Nasional di Kota Medan Segera Terwujud
Pun demikian, Robi Barus juga tidak ‘menutup mata’ dengan sejumlah PR yang harus dilakukan Bobby Nasution dalam membangun Kota Medan kedepannya.
Meskipun begitu, Fraksi PDIP mengaku yakin dan optimis jika Bobby Nasution mampu merealisasikan seluruh janji-janji politiknya dalam membangun Kota Medan hingga akhir masa jabatannya di periode 2021-2024 ini, termasuk dalam merealisasikan perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan rusak di Kota Medan dalam waktu 2 tahun kepemimpinannya.
“Melihat gerak cepat serta koordinasi yang baik yang telah dilakukannya, kita sangat optimis janji-janji itu bisa terealisasi, dan tentu kami di legislatif juga siap mendukung hal itu,” tuturnya.
Selain membangun Kota Medan dari sisi infrastruktur berskala lokal, Robi Barus berharap agar menantu Presiden Joko Widodo itu dapat segera merealisasikan pembangunan infrastruktur berskala nasional di Kota Medan. Salah satunya, rencana pembangunan tanggul rob Belawan dan rencana-rencana pembangunan berskala nasional lainnya.
“Dari dulu masalah tanggul rob itu jadi keluhan masyarakat Medan Utara, kita juga tahu bahwa butuh anggaran berskala nasional yang mampu membangunnya. Terakhir kita dengar, Wali Kota sudah membicarakan hal itu juga dengan Kementerian PUPR. Kita sangat yakin, koordinasi yang baik antara Bobby Nasution dengan Kementerian PUPR dapat segera merealisasikannya,” sebutnya.
Terkait adanya kebijakan Bobby Nasution yang dinilai masih mengalami pro dan kontra seperti program Kesawan City Walk (KCW), Robi mengatakan jika itu merupakan hal yang wajar.
Sebab kata Robi, di satu sisi, Wali Kota Medan memang sedang mempersiapkan pembangunan Kawasan Kota Tua Kesawan sebagai destinasi wisata di Kota Medan, dimana KCW yang terdapat The Kitchen Of Asia di dalamnya menjadi salah satu nilai jual Kawasan Kota Tua Kesawan. Selain itu, adanya KCW juga diharapkan dapat membangun kembali perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.
Robi tidak setuju, bila Bobby Nasution dinilai lebih mementingkan pembangunan ekonomi dibandingkan penanganan Covid-19. Sebab terbukti, di masa kepemimpinan Bobby, Pemko Medan lebih serius dalam menangani Covid-19 dengan menerapkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Hal itu dapat dilihat dari adanya isolasi lingkungan yang dilakukan Pemko Medan di Kecamatan Medan Johor dan Medan Selayang baru-baru ini.
“Intinya kita berharap Wali Kota Medan dapat mempertahankan kinerjanya yang sudah baik selama 100 hari kemarin. Bila masih ada kekurangan, maka kita harus berkolaborasi, Kota Medan harus mengalami perubahan besar yang baik dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
(DSc-04)
More Stories
H. Muslim Tegaskan RS di Medan Tidak Boleh Lagi Menolak Pasien
DPRD Medan Minta Disdukcapil Beri Perhatian Serius Terkait Masalah Ketiadaan Blanko KTP
Fauzi Kembali Imbau Masyarakat Tertib Adminduk Sebagai Sumber Data Pemerintah