Komisi VIII DPR RI Kunjungi Fraksi PKB DPRD Sumut, Dorong Pembentukan Perda Pesantren

Datasumut.com – Medan

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga SE, siap menjalankan amanah yang disampaikan Tim Komisi VIII DPR RI yang mendorong lembaga legislatif untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren guna memfasilitasi penyelenggaraan pesantren di daerah.

Hal itu disampaikan Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Kamis (12/12/2024), usai menerima kedatangan Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI, H Marwan Dasopang dan H Ashari Tambunan ke Fraksi PKB yang hadir untuk mendorong lembaga legislatif di Sumut agar segera membahas pembentukan Perda Pesantren.

Dihadapan Anggota Fraksi PKB, Munir Ritonga dan dr Dewi Fitriani, selain membahas tentang Perda Pesantren, Marwan Dasopang juga membahas berbagai hal, termasuk validasi dan sinkronisasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penanganan masalah haji.

Menurut Zeira, Perda Pesantren yang nantinya akan menjadi payung hukum untuk kegiatan pesantren itu, saat ini sudah masuk tahapan kajian akademis oleh pakar di Universitas Islam Sumut (UISU).

“Jika kelar nanti, InsyaAllah Perda Pesantren yang sudah dibuat undang-undangnya atas inisiasi Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar untuk ditetapkan menjadi Undang-undang, akan disahkan tahun 2025,” kata Zeira yang juga Bendahara DPW PKB Sumut itu.

Di daerah lain, lanjut Zeira, Perda serupa sudah berjalan. Khusus untuk di Sumut, pihaknya meminta persetujuan dari para anggota dewan untuk menjadi inisiator terkait Perda tersebut. Sebab saat ini, Perda Pesantren sangat dibutuhkan para pengajar dan guru-guru agar legalitas pondok pesantren setara dengan sekolah lainnya.

Selain membahas masalah Perda Pesantren, Zeira mengatakan bahwa pihaknya juga membahas masalah evaluasi dan sinkronisasi data yang saat ini tidak tepat sasaran berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.

“Kita juga membahas bantuan alat keselamatan, peralatan evakuasi seperti speed boad, hingga baju pelampung yang akan diberikan ke Pemprov Sumut dan kabupaten/kota. Hal ini sangat penting, mengingat minimnya peralatan penanggulangan bencana saat terjadi musibah banjir dan tanah longsor di Kota Medan dan kota lainnya,” katanya.

Selain ke Fraksi PKB, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dan rombongan juga menyambangi kantor DPW PKB Sumut untuk membicarakan program khusus Komisi VIII agar dapat disampaikan kepada seluruh kader PKB, sehingga keluhan-keluhan masyarakat terkait bantuan sosial bisa terakomodir.
(DSc-01)