Reses Zulkarnaen.. Warga Geram ke Kelurahan Pahlawan Karena Tak Dapat Bantuan Beras

DataSumut.com – Medan

Warga Kota Medan, Nurfatma Lubis, mengaku geram kepada pihak Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan karena tidak mendapatkan bantuan beras dari Pemerintah. Padahal, Nurfatma mengaku sebagai warga miskin. Tak hanya miskin, Nurfatma juga mengaku sebagai seorang janda yang memiliki anak yang harus ia tanggungjawabi.

Curahan hati itu diungkapkan Nurfatma ketika menghadiri kegiatan Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025 Tahun 2025 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (26/7/2025) pagi.

“Pak Lurah, kemarin ada bagi-bagi beras bantuan di kantor Lurah. Kenapa saya nggak dapat, saya ini orang miskin pak, saya janda punya anak. Makan nggak makan saya pak, tapi saya nggak dapat beras itu pak. Bansos-bansos yang lain pun saya nggak dapat Pak Lurah,” ungkapnya.

Dilanjutkan Nurfatma, ia mengaku geram karena selama ini dirinya hanya melihat masyarakat lain di lingkungannya yang secara ekonomi lebih baik darinya, tetapi justru mendapatkan bantuan.

“Yang lain dapat bantuan, saya yang lebih susah malah nggak dapat bantuan. Ini maksudnya apa pak, jangan gitu lah pak. Geram saya pak,” ucapnya.

Menjawab keluhan warga, pihak Kecamatan Medan Perjuangan menyebutkan bahwa bantuan sosial itu diberikan berdasarkan data yang diterimanya dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Pihak kecamatan dan kelurahan sifatnya hanya mendistribusikan bantuan. Soalnya siapa yang berhak mendapatkan bantuan, itu kewenangannya ada di kemensos, kami hanya dapat data dari kemensos lalu menyalurkannya. Warga yang menerima bantuan harus terdaftar dulu di DTSEN, lalu nanti bisa dipilih oleh kemensos,” ucap Kasi Bantuan Sosial Kecamatan Medan Perjuangan.

Mendengar jawaban itu, Zulkarnaen juga tampak geram. Ia mengaku bahwa alasan yang disampaikan pihak Kecamatan Medan Perjuangan ataupun Kelurahan Pahlawan, tidak bisa menjadi solusi dari permasalahan yang disampaikan masyarakat. Ia menilai, jawaban tersebut juga sebagai aksi ‘buang badan’ dari persoalan yang ada.

“Jangan bilang begitu, memangnya Kemensos itu dapat data dari siapa kalau bukan dari kelurahan melalui para kepling. Itulah gunanya kelurahan dan kepling di tengah-tengah masyarakat, memastikan bahwa seluruh masyarakat miskin harus di data untuk bisa mendapatkan bantuan,” ujarnya dengan nada geram.

Zulkarnaen yang merupakan Pimpinan DPRD Kota Medan dari Partai Gerindra itu juga menegaskan, kegiatan reses tersebut merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, baik kepada Anggota DPRD Kota Medan secara langsung maupun kepada para perangkat daerah yang diundang dalam kesempatan itu.

“Tujuannya satu, yaitu mencari solusi dari masalah yang ada. Jangan salahkan warga saya, saya juga nggak terima warga saya yang disalahkan tidak dapat bantuan karena tidak masuk DTSEN dan lain-lain. Justru tugas kelurahan dan kepling lah untuk memastikan bahwa warga saya yang miskin bisa masuk ke DTSEN. Kita disini bukan mau menyalahkan, tapi mencari solusi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, warga lainnya juga mengeluhkan mahalnya harga beras di Kota Medan. Pasalnya, mahalnya harga beras tersebut membuat masyarakat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pak, saya mau tanya masalah sembako. Harga beras kenapa naik kali pak, mahal kali harga beras. Beras itu kebutuhan pokok pak, berat kali kami membelinya pak,” ucap salah seorang warga, Neni kepada Zulkarnaen.

Pada kesempatan yang turut dihadiri Camat Medan Perjuangan, Lurah Pahlawan. perwakilan Dinas Kesehatan, perwakilan Disdukcapil, perwakilan Dinas Lungkungan Hidup, Dinas Sosial Kota Medan itu, Neni juga mengeluhkan keberadaan monyet liar di lingkungan tempat tinggalnya.

“Ada monyet masuk ke kampung kami pak, kami resah. Monyetnya sudah mengganggu pak, menghancurkan dagangan, mengganggu anak-anak juga,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnaen S.K.M, membenarkan bahwa saat ini harga beras di Kota Medan memang naik cukup signifikan. Akan tetapi, kenaikan harga beras tersebut terjadi di skala nasional, bukan hanya di Kota Medan.

“Dan saat ini, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemko Medan tengah berupaya untuk mengatasi mahalnya harga beras tersebut,” jawab Zulkarnaen.

Membenarkan apa yang disampaikan Zulkarnaen, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Nizamuddin, mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Pusat tengah melakukan pembagian beras SPHP ataupun beras Bulog melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat penerima manfaat.

“Saat ini sudah berjalan program pembagian beras Bulog melalui program BPNT. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan harga beras,” katanya.

Sementara untuk masalah monyet liar yang sudah memasuki permukiman dan mengganggu warga, Zulkarnaen meminta kepada Lurah Pahlawan yang hadir pada kesempatan itu untuk segera menindaklanjutinya.

“Masalah monyet liar yang sudah meresahkan warga, saya minta Pak Lurah segera untuk turun tangan dan mengatasi masalah ini,” tegas Zulkarnaen.

Pada kesempatan itu, Zulkarnaen menerima banyak sekali aspirasi dari ratusan masyarakat yang hadir. Salah satunya, soal Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum dirasakan oleh seluruh masyarakat kurang mampu.

Selain itu, Zulkarnaen juga menerima keluhan soal buruknya pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan, banyak bansos yang belun tepat sasaran, hingga sejumlah masalah lainnya.

Menanggapi banyaknya aspirasi yang masuk, Zulkarnaen meminta para OPD yang hadir untuk menjawabnya. Tak hanya itu, Zulkarnaen juga berjanji akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke dalam Paripurna DPRD Kota Medan untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemko Medan.

“Kepada para OPD jangan ragu untuk mengusulkan anggaran yang dibutuhkan, karena saat ini kami di DPRD Medan memang sedang membahas anggaran untuk P-APBD Kota Medan,” pungkasnya.
(map)