DPRD Medan Dorong Masyarakat Manfaatkan Program Penanggulangan Kemiskinan

DataSumut.com – Medan

Adanya Peraturan Daerah (Perda) No.5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Medan dinilai belum berjalan secara maksimal. Pasalnya sampai saat ini, dari sekian banyak program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di sejumlah OPD di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan, hanya segelintir program yang berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution ST dari Dapil Medan IV yang meliputi Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Amplas dan Medan Denai saat melakukan sosialisasi Perda No.5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Jalan Kemiri II No.36, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Minggu (13/9/2020).

“Ada begitu banyak program penanggulangan kemiskinan di jajaran Pemko Medan, faktanya masih sangat banyak masyarakat yang membutuhkan yang tidak merasakannya karena tidak tepat sasaran dan itu sangat kita sayangkan,” ucap Dedy di depan Camat Medan Kota Tengku Chairuniza S.Sos, Lurah Sudirejo II Irawadi SH, Perwakilan Dinas Sosial Ema, sejumlah kepala lingkungan Kelurahan Sudirejo II dan masyarakat yang hadir dalam kesempatan itu.

Untuk itu, Dedy Aksyari mendorong masyarakat melalui perangkat Kecamatan, Kelurahan hingga Lingkungan untuk memanfaatkan program-program penanggulangan kemiskinan secara tepat, baik itu program kesehatan, pendidikan, perumahan, pelatihan dan banyak program lainnya.

Selaku anggota legislatif, Dedy merasa berkewajiban untuk mensosialisasikan hal ini, sebab masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui langkah pemanfaatan program penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat juga diharapkan agar tidak ‘menunggu bola’, sebab banyak program yang bisa membantu masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Tentunya bantuan itu tidak bisa diberikan secara individu per individu, melainkan secara kelompok.

“Buat kelompok agar dapat bantuan program untuk membangun perekonomian. Kalau ada dari bapak/ibu yang ingin beternak ikan, memiliki keterampilan khusus seperti menyulam dan lain sebagainya, maka bentuk kelompok, kami akan bantu agar kelompok tersebut bisa merasakan program-program penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.

Program itu, terang Dedy, harus berdampak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini sedang membuat perekonomian masyarakat menjadi stagnan.

“Saat ini Perda nya sudah ada, tapi Perwal nya belum. Maka kita akan minta kepada Pemko Medan agar dibuat Perwal untuk menanggulangi kemiskinan ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah masyarakat yang didominasi kaum ibu-ibu turut menyampaikan aspirasi serta berbagai keluhannya. Keluhan itu mulai dari belum adanya ketersediaan air bersih (PDAM) hingga di nonaktifkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan jaminan kesehatan gratis yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

“Kami di Gang Pinang tidak dapat air bersih, kemana lah kami curhat. Mohon lah kami diberikan air bersih. Kami tanya ke PDAM, katanya karena rumah kami jauh masuk ke dalam jadi untuk menyambung pipa harus bayar Rp8 juta per KK. Kami tidak sanggup, kami keluarga sangat sederhana,” keluh salah satu warga, Verawati.

Disisi lain, Mayang Nasution juga mengeluhkan kartu KIS yang dimilikinya anaknya yang sudah diblokir sehingga tidak bisa lagi dipergunakan untuk berobat.

“Kenapa di blokir? Saya sudah ke kantor Dinas Sosial menanyakanya tapi saya tak dilayani dengan baik,” tuturnya.

Menanggapi keluhan-keluhan masyarakat, Dedy pun berjanji untuk segera berkoordinasi dan menyampaikan hal tersebut kepada Dinas PKPPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk segera diberikan solusi agar masalah yang dikeluhan tidak berkepanjangan.

Pantauan DataSumut.com, Sosper berjalan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Masyarakat yang datang diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan dan duduk pada kursi yang telah disusun secara berjarak.
(DSc-02)