Serapan Anggaran Harus Maksimal,, Sekda Minta BPKAD Provsu Tak Tahan Anggaran

DataSumut.com – Medan

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H Afifi Lubis SH meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) agar tidak menahan anggaran untuk dialirkan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprovsu.

Afifi berharap, untuk tahun-tahun kedepannya, setiap OPD di Pemprovsu dapat menerima anggaran secara tepat waktu bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi agar setiap OPD dapat bekerja secara maksimal.

Hal itu disampaikan Pj Sekda Pemrovsu H Afifi Lubis SH saat membuka kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 BPKAD Provinsi Sumut di Aula Bank Sumut pada gedung Bank Sumut, Jalan T Imam Bonjol Medan, Selasa (28/12/2021).

“BPKAD jangan tahan anggaran. Kalau syarat administrasinya telah lengkap, langsung berikan anggarannya ke OPD-OPD. Anggaran harus bisa terserap secara maksimal dan cepat. Dengan begitu, kita tidak mau lagi mendengar ada OPD yang belum merealisasikan program kerjanya karena belum turunnya anggaran dari BPKAD,” ucap Afifi.

Dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 BPKAD Provinsi Sumut itu, Afifi juga meminta agar setiap ASN di Pemprovsu, termasuk di BPKAD untuk dapat berubah secara mental dalam bekerja. Ia berharap, BPKAD tidak lagi meminta ‘jatah’ dengan memotong anggaran OPD.

“Saya tegaskan, tidak ada lagi potongan anggaran sekian persen, itu zaman dulu. Sekarang sudah jelas, bagaimana aturan keluarnya uang dari BPKAD ke OPD-OPD,” tegasnya.

Namun dalam kesempatan itu, Afifi juga memuji kinerja Kepala BPKAD Provsu Dr Drs Ismael P Sinaga MSi yang disebut telah merubah sistem kerja di BPKAD Provsu.

Pasalnya Afifi menilai, saat ini BPKAD telah bekerja secara maksimal dalam mengelola keuangan. Dalam beberapa waktu terakhir, BPKAD juga dinilai cukup cepat dalam mengalirkan anggaran ke setiap OPD.

“Saat ini, inflasi di Sumut juga terkendali. Upaya yang dilakukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Sumut juga memberi manfaat besar bagi prestasi Sumut. Atas prestasi itu, akhirnya Sumut bisa mendapatkan reward hingga puluhan miliar sebagai dana insentif. Saya minta ini juga harus dipertahankan,” ujarnya.

Afifi juga menekankan, BPKAD Provsu harus memiliki format yang jelas dalam bekerja. Selain itu, Pemprovsu harus dapat mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama 7 Tahun berturut-turut dari Pemerintah Pusat.

“Saya ingin mengingatkan, pemerintah sudah memberikan kesejahteraan kepada para ASN yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, ASN harus terus meningkatkan kinerjanya,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Afifi Lubis dan Kepala BPKAD Provsu Ismael Sinaga juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pegawai BPKAD yang berprestasi.

Pantauan wartawan, kegiatan tersebut juga di isi dengan diskusi bersama sejumlah narasumber seperti Kepala BPKAD Provsu Ismael Sinaga, Ketua PWI Sumut H Farianda Sinik, serta Akademisi Dr Joharis Lubis dan Dr Fitri Rahmadana.

Dalam diskusi, Kepala BPKAD Sumut Ismael Sinaga, mengaku sepakat dan siap menjalankan instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang disampaikan Pj Sekda Pemprovsu untuk dapat mengalirkan anggaran ke setiap OPD dengan tepat waktu. Diungkapkan Ismael, tahun 2021 ini, BPKAD Provsu telah mengelola APBD Pemprov Sumut sebesar Rp12 Triliun lebih.

“BPKAD Provsu telah banyak berbenah, kita selalu mencairkan anggaran ke setiap OPD dengan tepat waktu. Apabila semua syarat administrasinya telah terpenuhi, pasti langsung kita cairkan, tidak ada ditahan-tahan. Dengan begitu, setiap OPd dapat bekerja dengan cepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumut H Farianda Sinik, memberikan apresiasi kepada BPKAD Sumut yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada insan pers untuk mengikuti BPKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

“Transparansi adalah kuncinya dan BPKAD telah mulai transparan dalam hal ini. Kedepannya kami berharap, BPKAD dapat terus bekerjasama dan transparan dengan insan pers dalam mengelola keuangan dan aset daerah,” sebut Farianda.

Terakhir, Farianda meminta agar kegiatan refleksi akhir tahun tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Sebaliknya, kegiatan tersebut dapat menjadi moment bagi BPKAD pada khususnya dan Pemprovsu pada umumnya sebagai moment untuk berbenah ke arah yang lebih baik.

“Refleksi akhir tahun harus bisa menjadi kegiatan strategis dalam mencari permasalahan sekaligus solusi setiap permasalahan, agar di tahun berikutnya masalah yang serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

(DSc-01)