Membawa Konsep Busway ke Bandung dan Medan

DataSumut.com – Medan

Oleh : IB Ilham Malik

Rencana pengembangan lanjutan BRT di Indonesia di Bandung, Jabar dan Medan, Sumut dilakukan dengan menerapkan konsep pengembangannya seperti Busway Jakarta. Secara teknis juga akan serupa. Duplikasi ke-sistem-an yang sudah jadi di Jakarta dengan penyesuaian disana sini.
Sumber dana dari Bank Dunia sebesar Rp 3,2 triliun.

Dengan anggaran sebesar ini, bisa dipastikan, ini merupakan dana awal pengembangan BRT ala Jakarta di kedua kota tersebut. Untuk memastikannya, Kemenhub sedang melakukan kajian lebih detail soal ini. Kabarnya, ada dana di kisaran Rp 50 miliar yang sudah disiapkan.

Kedua kota dipilih karena pertimbangan kesiapan infrastruktur pendukung eksisting, dan tentu saja juga karena ada komitmen dari pemda setempat untuk support keberlanjutan BRT. Kedua kota dipilih karena asas keseimbangan pembangunan antar pulau. Dan keduanya tentu adalah “perkotaan”-nya Bandung dan Medan.

Biasanya dikenal dengan nama Bandungraya atau Cekungan Bandung dan Medanraya atau Mebidangro, yang akan kita bahas lebih lanjut dibawah ini. Kedua “perkotaan” ini adalah bagian dari 10 metropolitan baru (“new metropolitan”) yang “akan” dibangun oleh pemerintah sebagaimana yang diumumkan pada 2019 lalu.

Bersamaan dengan terjadinya ekskalasi diskursus IKN ke Kalimantan.
Bandungraya dibentuk berdasarkan Perpres 45/2018. Biasanya juga disebut dengan Cekungan Bandung (Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang (5 kecamatan), Kota Cimahi dan Kota Bandung.

Setidaknya ada 85 kecamatan yang masuk dalam metropolitan ini. Kecamatan tersebut tersebar di Kab Bandung 31 kecamatan, Kab Bandung Barat 15 kecamatan, Kab Sumedang 5 kecamatan, Kota Cimahi 3 kecamatan dan Kota Bandung 30 kecamatan. Luas cekungan bandung 341.135 Ha dengan jumlah penduduk 8,37 juta jiwa (2015), 8,9 juta jiwa (2017).

Ada tiga peran utama skala nasional yaitu 1) peran ekonomi (3,3% PDB nasional), 2) Peran lingkungan , dan 3) peran perkotaan untuk menahan laju urban sprawl dengan menerapkan compact city. Guna mendukung pengembangan dan perkembangannya maka direncanakan akan di supply oleh infra perkotaan dan regional.

Adapun Medan yang dikembangkan adalah Mebidangro (berdasarkan pada Perpres 62/2011). Kota ini sudah memiliki BRT sejak 2015. Mebidangro merupakan akronim dari Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo.

Dibentuk dalam rangka atau berkaitan dengan penguatan IMT-GT. Ada 52 kecamatan yang masuk didalamnya yang tersebar di Kota Medan 21 kecamatan, Kota Binjai 5 kecamatan, Kab Deli Serdang 22 kecamatan, dan Kab Karo 4 kecamatan. Luas mebidangro: 314.662 Ha dengan jumlah penduduk 4,6 juta jiwa.

Dengan profil metropolitan seperti itu, ditambah dengan adanya variabel lain, maka tidak salah jika kedua perkotaan ini dikembangkan suatu kesistemanan BRT yang lebih kompleks dibandingkan dengan BRT-isasi yang sudah dirintis sejak 2005 lalu, yang menghasilkan 15 kota mengembangkan BRT dengan “kemampuannya” masing-masing.

Kali ini, dengan melhat “keberhasilan” DKI Jakarta dengan busway-nya (tentu soal ini akan banyak perdebatannya), pemerintah berkeinginan ada “duplikasi” kesisteman di kedua kota tersebut atas apa yang sudah dijalankan di DKI Jakarta.

Saya memperkirakan akan berjalan sangat dinamis soal busway-isasi di Mebidangro (Medan) dan Cekungan Bandung (Bandung) ini. Penanganannya tentu sangat bergantung pada kepemimpinan kebijakan pengembangan angkutan umum di daerah masing-masing. Gubernur Sumut dan Gubernur Jabar memegang peranan penting.

Tetapi, serumit apapun dugaan implementasinya, karena ini memang kebutuhan metropolitan, tentu harus dijalani. Tinggal lembaga “pengawal kebijakan” ini yang harus dipastikan memiliki energi memadai untuk mengawal pengembangannya. Ada tiga energinya yaitu kebijakan, SDM dan dana.

*Dr Eng IB Ilham Malik* – Kepala Pusat Riset dan Inovasi Smart Metropolitan & Growth Center (Purino Metropolitan), PTN Institut Teknologi Sumatera_. Anggota MTI dan WSTLUR.