Dr Dimas : Pemko Medan Punya Program PKH Medan Makmur

DataSumut.com – Medan

Seorang lanjut usia (lansia) di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Nenek Jarina, mengeluhkan kondisinya yang tidak pernah mendapatkan bantuan sosial lansia. Padahal, Jarina mengaku berstatus sebagai janda tua yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Saya ini orang susah, saya hanya hidup berdua sama cucu saya. Tapi saya gak ada dapat bansos, termasuk bansos lansia,” ucap Nenek Jarina saat menghadiri kegiatan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar, dr Dimas Sofani Lubis di Jalan Brigjend Katamso Gg Istorahat, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Minggu (22/2/2026) siang.

Pada kesempatan yang turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Medan, Brando Lubis, perwakilan Dinas Sosial Medan, Ratu, dan perwakilan sejumlah OPD lainnya itu, Nenek Jarina dengan suara lirih dan tangannya yang gemetar saat memegang mikropon meminta kepada dr Dimas Sofani Lubis untuk memperjuangkan dirinya agar bisa mendapatkan bantuan sosial yang sangat ia butuhkan.

“Tolong lah pak, kayak mana caranya supaya saya bisa dapat bantuan,” ujarnya lirih.

Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Ratu, menerangkan bahwa saat ini Pemerintah Pusat tengah fokus melakukan pendataan agar bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

“Dan saat ini sudah banyak yang di graduasi karena dinilai sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Nantinya, bantuan itu akan dialihkan kepada orang-orang yang lebih layak, seperti Nenek Jarina ini contohnya,” kata Ratu.

Disisi lain, dr Dimas Sofani Lubis tampak berkaca-kaca saat mendengarkan keluhan Nenek Jarina. Ia menegaskan, tahun ini Pemko Medan akan segera meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur. Nantinya, warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH dari Kementerian Sosial akan didata untuk bisa mendapatkan bantuan dari PKH Medan Makmur yang bersumber dari APBD Kota Medan.

“Pemko Medan Punya Program PKH Medan Makmur. Kita akan upayakan agar Nenek Jarina bisa mendapatkan bantuan PKH Medan Makmur tersebut apabila tetap tidak mendapatkan bantuan PKH dari Kemensos,” tegasnya.

Sekali tiga uang, warga lainnya Yeti dan Lala, juga mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan. Padahal, keduanya juga mengaku sebagai masyarakat dengan ekonomi lemah.

“Lalu apa benar ya pak kalau kita punya pinjaman di bank, pinjaman mekar atau yang lain-lain, kita nggak bisa dapat PKH atau bansos-bansos yang lain? Padahal kami disini rata-rata orang susah, sudah pasti lah kami punya banyak pinjaman disana-sini,” ungkap Lala.

Menanggapi hal itu, Ratu sebagai perwakilan Dinsos Medan membenarkan hal tersebut. Akan tetapi, masyarakat yang tidak mendapatkan bansos adalah masyarakat yang memiliki pinjaman lebih dari Rp5 juta.

“Jadi tidak semua yang punya pinjaman itu tidak dapat bansos. Yang tidak bisa dapat bansos itu adalah mereka yang terdata punya pinjaman di atas Rp5 juta. Karena kalau punya pinjaman Rp5 juta ke atas itu dianggap sudah mampu, biasanya itu untuk usaha dan lain-lain, maka secara otomatis tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi,” tuturnya.

Sementara itu, warga lainnya, Juniar, mengaku kesulitan karena mahalnya harga bahan-bahan pokok. Juniar menyebutkan, harga bahan-bahan pokok meroket sejak adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sejak ada bantuan MBG, bahan pokok jadi mahal semua. Minta tolong pak, kami masyarakat miskin nggak sanggup beli bahan pokok yang sekarang luar biasa mahalnya,” keluhnya.

Menjawab keluhan warga tersebut, dr Dimas Sofani Lubis mengatakan bahwa MBG merupakan program Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap anak bangsa. Dimas juga mengatakan, bahwa kemungkinan besar kenaikan harga bahan pokok bukan disebabkan oleh program MBG, melainkan karena hari-hari besar keagamaan seperti Imlek, Bulan Suci Ramadan, dan Hari Raya Idul Fitri.

“Biasanya kalau menjelang hari besar keagamaan, itu harga kebutuhan pokok memang meningkat. Memang sempat ada tudingan bahwa MBG membuat harga bahan pokok naik, tetapi itu sudah dibantah oleh Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, dr Dimas juga menerima banyak aspirasi dari masyarakat lainnya yang hadir. Ia pun berjanji akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut.

“InsyaAllah semua aspirasi ini akan menjadi catatan penting bagi saya untuk saya teruskan ke Pemko Medan,” tutupnya.

Seperti diketahui, dr Dimas juga menggelar kegiatan yang sama di Jalan Brigjend Katamso Gg Mesjid, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, pada Minggu (22/2/2026) sore.
(DSc-01)