Meresahkan Masyarakat yang Hendak Pergi ke Masjid

DataSumut.com – Medan

Selama Bulan Suci Ramadan 1447H, cukup banyak warga Kota Medan, khususnya di Medan Tembung yang mengeluhkan gangguan saat hendak beribadah. Salah satunya, banyaknya anjing peliharaan yang dilepaskan pemiliknya. Akibatnya, banyak warga yang merasa was-was saat hendak melaksanakan salat tarawih dan salat subuh di Masjid.

Hal itu diungkapkan warga saat mengikuti Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M di Jalan Pimpinan Gg Tabah, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Minggu (22/2/2026) pagi.

“Banyak anjing peliharaan yang dilepas begitu saja, tidak dirantai (diikat) pemiliknya. Sementara yang namanya Bulan Ramadan, banyak warga yang mau ke masjid untuk salat,” ucap salah satu warga Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung yang diamini ratusan warga lainnya.

Pada kesempatan yang turut dihadiri Camat Medan Perjuangan, Hidayat, Lurah Sei Kera Hilir I, Agung Satria, Kepala Puskesmas Sentosa Baru, dr Hari Putra Dermawan, Kepala UPT Timur Dinas SDABMBK Medan, Amsyaruddin, dan perwakilan Dishub Medan, Rudi Marwan, warga juga mengaku heran dengan sikap para pemilik anjing peliharaan.

“Lucunya, ada pemilik anjing yang dibawa pemiliknya dari rumah pakai tali, tapi di jalan anjingnya dibiarkan pemiliknya buang air besar. Ini kan sangat mengganggu kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Zulkarnaen mengaku akan segera meminta perangai kewilayahan, yakni Kecamatan Medan Tembung dan Kelurahan Sidorejo untuk segera memperhatikan kondisi tersebut.

“Kita memang tidak bisa melarang orang memelihara anjing, itu kan hak setiap orang. Tetapi memang anjing peliharaan tidak boleh dilepas begitu saja di jalan, harus ada pengawasan penuh dari pemiliknya karena ini terkait masalah keselamatan masyarakat umum. Saya minta nanti perangkat kecamatan dan kelurahan untuk turun tangan,” jawab Zulkarnaen.

Selanjutnya, Ahmad Syarifuddin selaku warga Lingkungan 12 Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli meminta Pemko Medan untuk segera membenahi kondisi parit yang ada disana. Pasalnya, kondisi parit yang tidak berfungsi dengan baik kerap membuat wilayah tersebut tergenang air.

“Parit yang bermasalah itu ada di gang pribadi dan gang Bersama, tolong dibenahi paritnya pak,” pintanya.

Kemudian, Juli Monalisa selaku warga Medan Perjuangan mengeluhkan terkait masalah pendistribusian bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.

“Ada warga susah, dia sudah di survei ke rumah. Rumahnya itu jelas nggak layak, tetapi dia justru dimasukkan ke desil 6, terakhir gara-gara itu dia jadi nggak dapat bantuan. Bagaimana sebenarnya sistem survei dan pendataan warga miskin ini,” tanya Juli.

Juli juga meminta kepada para pemilik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Medan agar lebih mengutamakan ibu-ibu warga setempat untuk dipekerjakan di dapur-dapur SPPG.

“Katanya kan emak-emak banyak yang bisa kerja di dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), tetapi di dapur MBG di daerah kami yang kerja justru orang luar. Harusnya prioritaskan lah emak-emak di sekitar dapur MBG dulu, kalau masih kekurangan tenaga kerja baru bawa dari luar. Masak ada dapur MBG dekat rumah kami tapi kami cuma lihat-lihat aja, kami emak-emak ini kan mau dipekerjakan juga supaya kami bisa berpenghasilan,” katanya disambut tepuk tangan meriah warga yang hadir.

Menanggapi keluhan Ahmad Syarifuddin, Zulkarnaen mengaku akan segera mendorong Dinas SDABMBK Kota Medan untuk segera melakukan normalisasi drainase di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli.

“Bahkan waktu bencana banjir di November tahun lalu, saya turun untuk memberikan bantuan disana. Disitu saya lihat bahwa ternyata masih banyak lingkungan yang tidak punya drainase, saya sudah minta Dinas SDABMBK untuk memperhatikan kondisi itu,” tegasnya.

Selanjutnya menjawab pertanyaan Juli Monalisa, Zulkarnaen terus mendorong Dinas Sosial untuk melakukan pendataan secara objektif. Dengan harapan, bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

“Soal dapur SPPG, saya sepakat bahwa sebaiknya yang diutamakan untuk dipekerjakan adalah warga sekitar dulu. Ini harus jadi perhatian juga bagi perangkat kewilayahan agar dapat berkoordinasi dengan para pengelola dapur SPPG di wilayahnya masing-masing,” tutupnya.
(DSc-01)